POLEWALI MANDAR – Di tengah kepanikan banyak kepala daerah yang bersiap melakukan "pemecatan massal" pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bupati Polewali Mandar (Polman) Sulawesi Barat, Samsul Mahmud, justru menunjukkan kelasnya.
Saat daerah lain mulai menjerit dan berlindung di balik dalih efisiensi fiskal serta aturan belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai UU No. 1 Tahun 2022, Samsul Mahmud memilih jalan berbeda.
Ia menegaskan tidak akan mengorbankan nasib ribuan tenaga PPPK yang telah lama mengabdi di Bumi Jagoan.
"Tak Ada Kamus Merugikan Orang"
Sikap tegas ini menjadi angin segar sekaligus "tamparan keras" bagi para pengambil kebijakan di daerah lain yang seolah menyerah pada angka-angka statistik APBD.
"Tak perlu risau, tidak ada dalam kamus saya merugikan orang lain," tegas Samsul Mahmud dengan nada mantap.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Bupati Polman memilih untuk pasang badan mencari solusi anggaran di tingkat pusat dan daerah, daripada menjadikan nasib pegawainya sebagai tumbal "kesehatan APBD".
Bukan Orang Baru, Tapi Abdi Negara Belasan Tahun
Bagi ribuan PPPK di Polman, sikap ini adalah bentuk keadilan nyata. Pasalnya, mayoritas mereka bukanlah orang baru di birokrasi.
Banyak di antaranya adalah tenaga honorer yang sudah "berdarah-darah" mengabdi selama belasan tahun sebelum akhirnya diangkat menjadi PPPK.
Memecat mereka atas nama efisiensi anggaran dinilai banyak pihak sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pengabdian panjang mereka untuk daerah.
Sentilan untuk Daerah Lain
Langkah gentle Bupati Polman ini kini menjadi sorotan luas di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Di saat daerah lain mulai mengkalkulasi opsi pemutusan kontrak, Polman justru berdiri di garis depan membela manusianya.
"Beliau berdiri di garis depan berpihak pada manusia, bukan sekadar menyerah pada angka-angka statistik," ujar salah satu pengamat kebijakan publik daerah.
Kini, publik pun mulai membandingkan. Beranikah bupati atau gubernur di daerah lain punya nyali dan keberpihakan yang sama seperti yang ditunjukkan Bupati Polewali Mandar? Ataukah mereka tetap akan memilih jalan pintas dengan melakukan pemecatan demi menyelamatkan angka di atas kertas? (*)
